Tolak KIP di Matras

sumber : babelpos.co.id : http://babelpos.co.id/?p=25601

TRI-300x225.jpg

Aksi penolakan KIP oleh PAB Babel bersama Nelayan Matras beberapa waktu lalu

NIAT PT Timah (Persero) Tbk untuk mengeksploitasi perairan laut Pantai Matras, Sungailiat, dengan menggunakan Kapal Isap Produksi (KIP), tampaknya tetap ditolak warga. Hal itu terlihat dari alotnya sosialiasi yang digelar di Hotel Novilla Sungailiat, Sabtu (5/12).

———-

MAYORITAS warga Kelurahan Matras, aktivis kepemudaan dan ormas menolak rencana masuknya kip di dasar laut tersebut.  Pantauan Babel Pos, jumlah yang melakukan penolakan KIP lebih banyak dibanding yang setuju.

Salah satu alasan penolakan datang dari organisasi kepemudaan, Pemuda Abdi Bangsa Bangka Belitung (Babel) yang menyatakan ada anugrah lain di Pantai Matras selain timah dan bisa berkelanjutan untuk dimanfaatkan manusia.  Yakni ikan, cumi, keindahan alam. Sudah terjadi kesinambungan ekonomi baik bagi nelayan maupun istrinya, serta dalam bidang pariwisata.

“Ibu-ibu nelayan juga memiliki kerjaan dari ikan yang tak terjual dengan mengolah jadi cemilan seperti pempek dan sebagainya, itu pernyataan warga yang saya baca sendiri di koran Babel Pos. Jika hanya berpatokan kepada timah, seperti daerah Papua, bagaimana kondisi masyarakat, apakah sejahtera? Seperti Bali di sana tidak ada tambang timah, tetapi masyarakatnya sejahtera dengan pariwisata. Apakah ada reklamasi di laut?  Karena di Matras itu ada tempat nelayan mencari ikan, dengan tambang laut terumbu karang rusak,” kata Ardhy Pangeran selaku Ketua Pemuda Abdi Bangsa Bangka Belitung.

Sementara kuasa dari nelayan Matras, Syamsu Budiman mengatakan, penolakan didasarkan karena dampak penambangan menyebabkan kerusakan global pada lingkungan, biota laut, karang-karang. Kondisi itu dianggap hanya akan merugikan nelayan pesisir yang melaut dengan perahu kecil berkapasitas mesin 3,5-5 PK dan tidak memiliki daya jangkau jauh.  “Nelayan dengan perahu kecil  tidak menjangkau jauh hanya di daerah tambang itu. Saya dapat keluhan, mereka menolak keras,” sebutnya.

Ia berharap, sesuai Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 mengenai adanya kesejahteraan sosial harus terjadi keseimbangan. Harus ada kesejahteraan masyarakat, mengingat laut menyangkut “kenceng nasi” sebagai tempat mencari nafkah masyarakat nelayan.  “Mereka ternyata banyak menolak, alasannya  (wilayah KIP) zona tangkapan mereka itu. Apalagi dampaknya kita lihat banyak kerusakan.  Recovery karang dalam 10 tahun mungkin tumbuh 10 cm, itu juga tempat tertentu kalau ada lumpur tidak bisa lagi,” katanya.

Sikap Pro
Sementara yang memberi sinyal setuju adalah Ratno Daeng dari Astrada Kabupaten Bangka. Menurut Ratno, kalau bicara kerusakan akibat tambang sudah lama terjadi bahkan sejak 300 tahun Bangka ditambang. Di sisi lain ia menyatakan, kondisi sekarang adalah soal roda ekonomi serta kondisi Matras yang bukan milik perorangan, tetapi milik bersama.

“Kalau legalitas pertambangan ini sah, silahkan, tetapi di situ ada perputaran ekonomi lain. Kita harapkan perekonomian masyarakat masih hidup,” sebut Ratno.

Menanggapi beberapa pernyataan warga, Ali Samsuri selaku Kepala Bidang K3LH PT Timah Tbk wilayah Bangka mengatakan, memang tidak bisa berjalan serentak antara penambangan dengan pariwisata dan perikanan.  Tetapi tidak menutup kemungkinan kalau semua pihak “duduk” bersama.

Namun sebaliknya apabila masyarakat langsung menolak, maka sulit urusannya, demikian juga diakui olehnya bahwa Matras adalah kawasan pariwisata namun pihaknya mengantongi izin dari kementerian.  “Kami hanya pekerja karena ini di bawah Kementerian Pertambangan, selama itu IUP kami, kami akan tetap menambang. Tetapi kalau itu
berubah jadi zona wisata baru sudah tidak memungkinkan lagi,” kata Ali.

Ia juga memastikan keadaan papua yang ditambang PT. Freeport berbeda dengan PT. Timah Tbk. Sebab  PT Timah Tbk adalah perusahaan negara, sedangkan PT Freeport milik asing. Selain itu, pihaknya memang tidak bisa membagikan langsung hasil tambang yang didapat, tetapi memiliki kewajiban untuk menyiapkan dana CSR.

Soal reklamasi, Ali menyatakan belum ada aturan reklamasi laut namun sudah dilakukan penebaran rumpong, pencangkokan terumbu karang dan selalu datanya dilaporkan. Pihaknya berjanji akan memberi data reklamasi tersebut sebagai wujud transparansi.

“Kita perlu bergandengan, karena kalau kita mencari celah untuk berseberangan tidak akan ketemu. Pariwisata keindahannya, Babel karunianya adalah pertambangan, di Belinyu itu kapal keruk dari dulu sampai sekarang tapi masih ada otak-otak tenggiri, kemplang, siput gongong,” sebutnya.

Ia juga mengeluhkan tentang spanduk yang dipasang oleh organisasi pecinta lingkungan yakni Wahana Lingkungan Hidup Indonesia yang mengecam pertambangan timah. Dalam spanduk terdapat tulisan tentang kapal isap dan kapal keruk merusak generasi bangsa.

“Kalau seperti spanduk walhi tentang kapal isap dan kapal keruk merusak generasi bangsa itu gimana rasanya, luar biasa kita sudah dianggap seperti kejahatan narkoba. Kalau ditanya daerah mana yang kami lakukan reklamasi setelah pasca tambang, silahkan disurvey di daerah Cupat sana. Kami tidak seperti dulu sembarangan menambang,” sebut Ali seraya menambahkan mengajak masyarakat hendaknya mencari titik temu dan pihaknya membuka diri, misalkan dengan ditetapkan titik konservarsi pada daerah laut tertentu.

Sementara Sekretaris Perusahaan PT. Timah Tbk, Agung Nugroho mengatakan, 1000 persen Bangka Belitung lebih baik dalam hal pertambangan dan terlalu naif apabila dibandingkan kesejahteraan antara Babel dengan keadaan di Papua. Di sisi lain ia juga mengakui anugrah yang maha kuasa seperti ikan, pariwisata serta juga timah. Namun yang menjadi persoalan, timah tidak bisa diambil begitu saja seperti perikanan maupun pariwisata.

“Timah itu mengambilnya tidak mudah karena harus membuka lapisan tanah. Lalu tidak juga berkembang biak, berbeda dengan ikan dan pariwisata yang bisa dibangun. Pariwisata bisa kita ciptakan, dengan SDM seperti Bali,” ujar Agung yang mengajak masyarakat menyikapi semua anugerah agar menjadi rahmat bagi masyarakat Bangka Belitung.

Sosialisasi Tegang
Jalannya sosialisasi rencana KIP PT Timah Tbk di Pantai Matras sempat tegang. Terlihat ketika salah satu pihak pro KIP melalui Anwar alias Paul berbicara dengan mengajak pihak pro untuk berdiri dan menunjukkan sikap. Kondisi tersebut sempat terjadi keributan kecil antara masyarakat kontra dan pro, terlihat beberapa kali moderator dari PT. Timah Tbk yang dibawakan Reny Hutagalung yang juga Humas PT. Timah Tbk harus memberi arahan agar sosialiasi tertib kembali.

Namun keinginan Anwar tidak dipenuhi karena PT. Timah Tbk beralasan acara yang sedang berlangsung baru sebatas sosialisasi bukan penentuan setuju atau tidak. Lalu Anwar yang mengaku warga Matras dan dari anak nelayan ini menyatakan, apa keuntungan kalau KIP PT. Timah Tbk masuk.  “Misalnya kapal isap masuk ke Matras apa keuntungannya, saya orang pertama kali menyatakan setuju,” sebut Anwar.

Warga lainnya, Agus mengatakan, ia kurang sependapat dengan pernyataan PT. Timah Tbk yang berbeda dengan PT. Freeport di Papua. Menurutnya, antara PT Timah dan PT Freeport kalaupun beda hanyalah beda tipis.  “Freeport di Papua memang milik asing, tetapi berbeda tipis dengan PT Timah. PT Timah memang orang Indonesia, tapi gayanya seperti penjajah, kita ini dijajah bangsa sendiri,” ujarnya.

Agus menilai reklamasi tambang oleh PT. Timah Tbk selama ini tidak memberikan manfaat bagi masyarakat. Pasalnya lahan eks tambang hanya ditanam pohon kertas sehingga tidak memberi keuntungan bagi masyarakat. Terkait rencana KIP di laut Matras juga dinilai mengkhawatirkan karena di laut tidak ada reklamasinya.

Komentar juga datang dari Ketua Harian Emas Diving Club Bangka Belitung, Syarli Nopriansyah yang menolak keras dengan membeberkan dampak kerusakan laut akibat KIP selama ini. Sebelumnya ia meminta semua elemen masyarakat untuk dapat menahan diri dan tetap tenang guna mencari solusi terbaik untuk Matras, Sungailiat, Bangka, Babel serta Indonesia.

“Saya setuju dengan forum ini diselesaikan duduk bersama, terkait IUP jangan menyatakan pariwisata tidak jelas juntrungnya, perlu diketahui tapak wisata Pantai Matras sudah ada arsipnya sejak zaman Provinsi Sumsel, jelas pemerintah mengakui ini zona wisata, dan dari provinsi sudah menyiapkan sarjana pendampingan pariwisata. Saya bisa tunjukkan asrsipnya,” kata Syarli yang meralat pernyataan PT. Timah Tbk soal zona pariwisata yang tak jelas di Matras.

Ia katakan memang tidak mungkin untuk tambang dan pariwisata berdampingan. Contohnya menurut Syarli tidak perlu terlalu jauh ke Papua, tetapi bisa dibandingkan di daerah Kalimantan. Penambangan seperti di daerah Kalimantan tersebut hanya berjaya saat terjadi aktivitas pertambangan setelah itu kondisinya sangat memprihatinkan.

Hal itulah menjadi salah satu dasar penolakan tambang laut di Matras.Soal reklamasi terutama bekas tambang laut akibat KIP, aktivis lingkungan yang fokus di perairan ini juga menantang PT. Timah Tbk untuk mengecek keadaan bawa laut seperti kondisi terumbu karang dengan cara diving (menyelam).  “Sesuaikan waktunya saya dampingi, saya jadi guide. Kita selam, kita lihat ke bawah bersama-sama,” ujar Syarli yang sudah mengecek banyaknya kerusakan bawah laut akibat tambang timah.

Lebih lanjut diterangkan Syarli, akibat pertambangan laut juga menyebabkan Bangka tertinggal dari segi pariwisata dibandingkan di Pulau Belitung. Selain itu pertambangan laut juga tidak sesuai dengan visi misi seluruh Gubernur se Indonesia yang mengedepankan pembangunan dengan menjaga lingkungan dan lestari. Demikian juga dengan visi misi Bangka Bermartabat terdapat point untuk mengedepankan kelestarian.

“Apa itu lestari cari sendiri kata lestari. Kalau soal reklamasi saya sudah tahu seperti apa hasilnya, rusaknya terumbu karang yang sangat kita sayangkan. Kapan maunya PT. Timah (melihat bawa laut daerah tambang), kita lihat hasilnya di laut,” tantang Syarli.

Jangan di Matras?
Sementara, Ikrar Ramadhan selaku juru bicara Aliansi Pemuda dan Mahasiswa Kabupaten Bangka, mengatakan penolakan yang terjadi adalah bentuk respon publik. Pihaknya mengapresiasi PT. Timah Tbk melakukan sosialiasi dengan terbuka untuk memperjelas berbagai isu tentang rencana operasi KIP di laut Matras.

“Kami setuju sosialisasi terbuka karena tersiar kabar 2 KIP, 10 KIP dan mungkin nanti 20 KIP. Apalagi ada intimidasi kepada kawan-kawan di lapangan, apa mau dipecah belah. Hargai pola pikir masyarakat menengah ke bawah yang sampai bilang, “ku nek ditembak mati, ku dak terima,” sebut Ikrar yang menyampaikan informasi soal adanya pengancaman terhadap nelayan.

Pria yang aktif menggiring masyarakat untuk menolak KIP di laut Matras itu mengatakan, masyarakat sebenarnya sudah muak dengan perekonomian pertambangan di Babel. Selain itu pihaknya mengklaim telah mengumpulkan 3000 tandatangan penolakan masuknya KIP di laut Matras.

“Silahkan melakukan pertambangan akan tetapi satu, jangan di Matras, Matras!” sebut Ikrar.
Ia juga mengingatkan, ketika KIP dipaksakan masuk ke laut Matras besar kemungkinan terjadi gejolak besar di Kabupaten Bangka sehingga sudah selayaknya dihindari.

Hal senada disampaikan Ketua Laskar Sekaban, M, Achin.  Secara tegas Laskar Sekaban mendukung penolakan KIP di laut Matras.  Selain itu pihaknya juga mengingatkan Matras sudah diatur sebagai tapak pariwisata dalam sebuah Perda Kabupaten Bangka.

“Kami dari Laskar Sekaban mendukung masyarakat menolak dan siap di depan. Parai dan Matras memiliki Perda tapak wisata, sampai sekarang DPRD belum mencabut. Intinya kami tidak setuju PT Timah menambang di Pantai Matras,” tukas pria yang mengaku pegiat bidang sosial dan lingkungan ini.

Atas aspirasi warga yang mayoritas menolak tersebut, PT. Timah Tbk menyatakan akan menampung dan menindaklanjuti ke pimpinan. Perwakilan PT. Timah Tbk mengaku bukan sebagai pengambil kebijakan sehingga keputusan selanjutnya akan terlebih dahulu dibicarakan ke atasan.

Pertemuan sosialisasi KIP PT. Timah Tbk selain dihadiri ratusan warga juga sempat didatangi Sekda Bangka Fery Insani, hadir juga Kapolsek Sungailiat, KNPI Kabupaten Bangka, nelayan Deniang dan Aik Antu. (trh)

sumber : http://babelpos.co.id/?p=25601

#pantai_matras #sungailiat #tolak_kip #SaveMatras #bangka #timah

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *